Ternate, 8 Juli 2025, TribunMakayoa.com — Anggaran sebesar Rp 2,1 miliar yang dikucurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Ternate dalam Tahun Anggaran 2025 menuai kritik tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Maluku Utara (Malut).
Ketua LSM LIRA Maluku Utara, Said Alkatiri, S.Pd, dalam keterangannya kepada media ini pada Selasa (8/7), menyampaikan bahwa nilai anggaran yang begitu besar tersebut memicu pertanyaan serius dari publik. Di tengah upaya pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran secara nasional di semua sektor, Pemkot Ternate dinilai bertindak kontradiktif dengan tetap menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk kebutuhan KONI.
“Anggaran yang dikucurkan untuk KONI Kota Ternate ini tidak tanggung-tanggung, Rp 2,1 miliar. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Ada apa sebenarnya? Mengapa dalam kondisi ekonomi yang belum pulih dan arahan efisiensi dari pusat begitu jelas, Pemkot justru mengalokasikan dana sebesar itu?” tegas Said.
Said juga menekankan bahwa DPRD Kota Ternate seharusnya lebih jeli dalam melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Ia menilai masih banyak warga Kota Ternate yang hidup di bawah garis kesejahteraan, yang mestinya menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran daerah.
“Seharusnya DPRD bisa menggunakan fungsi pengawasannya untuk mendorong Pemkot agar tidak mengalokasikan dana besar untuk agenda seremonial, apalagi jika kegiatan itu tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Uang rakyat jangan dihambur-hamburkan,” sambungnya.
Lebih jauh, Said juga mengkritisi wacana penambahan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua KONI Kota Ternate. Menurutnya, permintaan itu tidak masuk akal dan sangat tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat Kota Ternate saat ini.
“Jika DPRD tetap menyetujui penambahan anggaran untuk KONI seperti yang diminta, maka kami pastikan Pemkot akan makin jauh dari rakyat. Ini bukti bahwa orientasi anggaran sudah tidak lagi berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, tetapi lebih pada kepentingan politik dan citra,” katanya.
LSM LIRA menegaskan bahwa lembaga mereka akan terus memantau dan mengawal proses penggunaan anggaran di Kota Ternate, serta menyerukan agar publik juga ikut bersuara atas keputusan-keputusan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan bersama.
“Kami meminta DPRD Kota Ternate untuk tidak menjadi stempel semata. Mereka adalah wakil rakyat, bukan alat pelancar anggaran elit. Harus ada keberanian menolak ketika keputusan anggaran tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat bawah,” tutup Said.
Situasi ini mencerminkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan anggaran terhadap rakyat. Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang masih dihadapi masyarakat Kota Ternate, setiap rupiah dari APBD seharusnya diarahkan untuk pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga, bukan agenda seremonial yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
—
Reporter: [Mito]
Editor: [Win]
