Jakarta ; TribunMakayo – Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera mencopot Kapolri menyusul insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online akibat tabrakan dengan kendaraan taktis Barracuda milik Brimob saat aksi demonstrasi. Meski tujuh anggota Brimob telah ditetapkan sebagai tersangka, publik menilai langkah itu tidak cukup untuk mengakhiri persoalan, sebab tanggung jawab moral dan struktural tetap berada di tangan Kapolri.
Desakan tersebut juga dikaitkan dengan pidato Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 lalu, yang menegaskan komitmen memberantas 1.063 tambang ilegal di Indonesia. Sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya dugaan seorang anak Kapolri menjabat sebagai direktur di perusahaan tambang PT. Position, yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara.
Ketua PB-FORMMALUT Jabodetabek, M. Reza A. Syadik, mengingatkan Presiden untuk menelusuri dugaan tersebut. “Bekingan tambang bermasalah di Maluku Utara harus ditindak dan dibersihkan. Jika benar ada keterlibatan keluarga pejabat tinggi, maka pidato Presiden pada 15 Agustus harus dibuktikan dengan tindakan nyata,” ujarnya.
Isu ini juga berkaitan dengan konflik warga adat Maba Sangaji yang beberapa bulan lalu melakukan protes atas tanah adat mereka. Sebanyak 11 warga adat justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara dengan menggunakan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 162 UU Minerba. Protes tersebut dinilai sebagai bentuk kriminalisasi yang memperlihatkan keberpihakan aparat pada korporasi tambang.
Reza menegaskan bahwa reformasi Polri harus kembali menjadi agenda prioritas. “Sejarah Reformasi 1998 telah menegaskan Polri dipisahkan dari TNI agar lebih profesional dan humanis. Namun, praktik represif masih terus berulang hingga kini. Jika Presiden tidak mengambil langkah tegas, maka bukan hanya wajah Polri yang tercoreng, tetapi juga reputasi Indonesia di mata dunia,” katanya.
Sorotan internasional terhadap isu represif aparat bukanlah hal baru. Dari protes Hongkong tahun 2019, kudeta militer Myanmar 2021, hingga gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat tahun 2020, semuanya menunjukkan bahwa kekerasan aparat hanya memperpanjang krisis sosial dan menggerus legitimasi negara.
PB-FORMMALUT menegaskan akan menggelar konsolidasi nasional mahasiswa sebagai lanjutan semangat Reformasi 1998. Konsolidasi ini bukan hanya dukungan moral terhadap Presiden, tetapi juga peringatan bahwa kegagalan mereformasi Polri dapat mempermalukan Indonesia di panggung internasional.
