Oleh: Ismit R. Yamani
(Pemerhati Sosial dan Media Tribun Makyoa)
Opini, “Pulau Makian, salah satu wilayah dengan sejarah panjang dan potensi strategis di Kabupaten Halmahera Selatan, kini secara administratif terbagi menjadi dua kecamatan: Kecamatan Makian dan Kecamatan Makian Barat. Pembaruan peta administratif yang telah diterbitkan resmi oleh pemerintah merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, yang jauh lebih penting dari sekadar garis-garis di atas peta adalah keadilan pembangunan yang seharusnya menyentuh setiap desa dan dusun di pulau ini.
Selama bertahun-tahun, masyarakat Pulau Makian hidup dengan tantangan pembangunan yang belum merata. Akses jalan darat yang masih terbatas, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang belum memenuhi standar pelayanan dasar, hingga akses air bersih dan energi yang masih menjadi keluhan utama warga di sejumlah desa. Apakah pembaruan peta ini akan diikuti dengan pembaruan komitmen politik dan anggaran untuk membangun Makian secara utuh?
Kehadiran dua kecamatan seharusnya menjadi peluang emas bagi pemerintah daerah dalam menyusun skema pembangunan yang lebih spesifik dan partisipatif. Kecamatan Makian Barat, dengan wilayah yang berbatasan langsung ke arah barat pulau dan memiliki desa-desa seperti Mateketen, Tegono, dan Sabalei, selama ini relatif tertinggal dalam akses pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Kecamatan Makian, yang mencakup desa-desa seperti Kotaingofakiah, Gitang, dan Peleri, lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan mobilitas ekonomi, namun tetap menghadapi tantangan klasik: terbatasnya sentuhan langsung dari APBD kabupaten.
Pemerintah Halmahera Selatan tidak boleh puas hanya dengan menyusun dokumen dan memajang peta. Perlu ada keberanian untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Makian. Penyusunan RPJMD 2025–2029 harus menjadi momentum untuk memasukkan Pulau Makian sebagai wilayah prioritas penguatan infrastruktur dasar dan pengembangan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, seperti kelautan, pertanian, dan pariwisata budaya.
Lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat setempat juga sangat penting. Banyak tokoh muda Makian yang kini memiliki kapasitas luar biasa di bidang akademik, pemerintahan, dan media. Sudah waktunya mereka dilibatkan dalam forum-forum pembangunan, bukan hanya menjadi penonton atau pengkritik dari luar.
Maka dari itu, peta ini bukan hanya sekadar representasi geografis. Ia adalah simbol komitmen. Komitmen bahwa setiap jengkal tanah dan setiap warga di Pulau Makian berhak mendapatkan perhatian yang setara. Jika tidak, maka peta yang indah ini hanya akan menjadi potret diam dari ketimpangan yang terus berlangsung.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan harus berani membuktikan bahwa pembaruan peta Makian dan Makian Barat bukan sekadar agenda birokrasi, melainkan tonggak awal menuju Makian yang maju, adil, dan berdaulat di tanahnya sendiri.
Editor; Ais le
Redaksi: Mito
